 |
| Teks foto : Difi Ahmad Johansyah Komisaris Utama PT Finnet Indonesia ketika menjadi narasumber.(Reza Fahlefy) |
Oleh: Muhammad Reza Fahlefy
Digitalisasi sistem pembayaran adalah proses pembayaran dengan cara digital atau non tunai. Progam ini menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi yang sedang terdampak Pandemi Covid 19.
Komisaris Utama PT Finnet Indonesia, Difi Ahmad Johansyah menegaskan itu kepada sejumlah awak media dalam kegiatan Capacity Building dengan awak media dengan materi Perkembangan digitalisasi berpengaruh dan berdampak dengan ekonomi.
Kegiatan digelar di Samosir Cotetages di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan cukup serius tapi santai.
Pertama, narasumber membahas mengenai ekosistem digital yang artinya kumpulan teknologi informasi yang saling terintegrasi dan terkait, yang dapat digunakan sebagai kesatuan yang utuh.
Digital ekosistem yang diprioritaskan di Indonesia diantaranya untuk pendidikan, industri, teknologi, transportasi, pariwisata, e-commerce, retribusi dan pajak.
Untuk pendidikan dimaksud adalah bahwa sistem pembayaran digital pemanfaatan untuk memudahkan proses pembayaran biaya kebutuhan sekolah. Dimulai dari pembayaran dana pendidikan, sampai beli perlengkapan sekolah.
Bahkan, pemerintah juga menggunakan sistem pembayaran digital di dalam kartu Indonesia pintar atau KIS. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada penerima yang memilik kartu itu.
"Jadi, dalam kartu itu. Terdapat sejumlah uang bantuan dari pemerintah. Dimana kegunaan itu, hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah bagi anak yang sedang mengemban pendidik disekolah masing masing. Kegunaan uang yang masuk didalam kartu dari pemerintah itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, misalnya untuk bayar kredit sepeda motor atau rumah," ungkap Difi Ahmad Johansyah dalam kegiatan Capacity Building, Sabtu 15 Oktober 2022.
Ekosistem digital selanjutnya adalah industri. Kegunaan sistem pembayaran ini lebih memudahkan transaksi antara kedua belah pihak, antara pihak penggunanya. Kemajuan teknologi digital ini berpotensi mendukung pembangunan industri di sektor pertanian. Jumlah produksi dan efisiensi usaha tani.
Selanjutnya adalah transportasi, dengan adanya pembayaran digital ini. Antara pengguna tranportasi dan manajemennya tidak harus bertemu dan lebih efesien waktu untuk melakukan pembayaran harga tiket dan lainnya.
Sedangkan pariwisata, pembayaran digital belum begitu efektif. Akan tetapi, pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah harus saling mendukung agar bisa berjalan dengan efektif. Masih banyak, hotel atau tempat wisata yang menggunakan sistem pembayaran dengan tunai.
Lalu, ekosistem digital itu adalah e-commerce yang merupakan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui Internet.
Untuk di Indonesia itu ada banyak aplikasi berbasis e-commerce. Diantaranya adalah Lazada, Bukalapak, Blibli dan lainnya. Bahkan angkutan umum berbasis online sedang diminati oleh masyarakat.
Kemudian, retribusi dan pajak yang artinya difokuskan kepada pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Dengan menggunakan pembayaran digital ini, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Jika, dilakukan dengan pembayaran digital. Untuk melakukan pembayaran atau transaksi pajak sesama daerah dan lainnya. Maka lebih efisien dari sisi waktu dan lainnya. Bahkan, jika pembayaran retribusi dilakukan dengan digital, bisa menghindari pungutan liar," ungkap Difi Ahmad Johansyah.
Mantan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ditahun 2017 ini juga membahas tentang Bill Payment atau sebuah sistem pembayaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
Masyarakat diera digitalisasi ini lebih mudah membayar berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran listrik, PDAM atau Air, Pulsa, tagihan televisi berbayar, internet, bahkan pembayaran kredit.
Difi juga mengulas tentang Device Payment Channel yang merupakan solusi layanan,Finnet berupa sistem penerimaan pembayaran (payment acceptance system), yang meliputi perangkat keras dan perangkat digital/aplikasi.
Finnet menyediakan berbagai jenis perangkat, dashboard monitoring, integrasi dengan sumber dana (SOF), proses rekonsiliasi dan pelimpahan dana serta integrasi dengan biller yang dapat dimanfaatkan oleh merchant retail, UMKM dan Koperasi.
"Solusi ini akan membuat mitra mendapatkan keuntungan langsung berupa pembagian fee daribsetiap transaksi dengan menggunakan perangkat yang disediakan oleh Finnet," ucap Difi Ahmad Johansyah.
Selanjutnya, narasumber mengenai pembayaran digitalisasi dilanjutkan oleh Tommy Asikin Junior Acount Manajer Government di Finnet Indonesia. Dia membahas mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan pendapatan.
Ada aplikasi e-money Whitelabel adalah yang merupakan solusi dari Finnet berupa platform e-money online (server-based) maupun offline (chip-based) dengan skema whitelabel maupun cobranding. Finnet menyediakan platform E-Money beserta end user terminal (Kartu, stiker, mobile apps) dan merchant terminal (EDC, mobile apps, QR) serta proses rekonsiliasi dan pelimpahandana.
"Solusi ini dapat digunakan oleh mitra Bank, Merchant, Retail maupun Komunitas. Dengan solusi ini mitra dapat memiliki layanan emoney tanpa perlu mengajukan lisensi ke Bank Indonesia," kata Tommy.
Kemudian, Tommy juga menyebut bahwa sistem pembayaran digital itu bisa menggunakan Qris. Dimana, metode QR Code dari Bank Indonesia, di mana satu QR Code dapat dipindai oleh seluruh aplikasi yang menyediakan pembayaran dengan QRCode.
Dengan layanan ini, penguna bisa menerima atau memberi melalui seluruh aplikasi uang elektronik, dompet elektronik maupun mobile banking yang telahmempunyai fitur pembayarannya. Bisa melalui Finpay, Money, LinkAja, Go-Pay, OVO, ShopeePay, Dana, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI dan lainnya yang telah memiliki izin QRIS dari Bank Indonesia.
Terakhir, Tommy menceritakan bahwa pembayaran digitalisasi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena menghindari adanya praktek pungutan liar.
"Pemerintah Kota Surakarta merupakan pemerintahan yang sudah menerapkan sistem digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sejumal penerimaan dari sektor pajak dilakukan dengan digital. Akan tetapi, semua itu kembali kepada pihak dari orang orang yang berada di pemerintah daerah yang akan menggunakan sistem itu," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah sesuai topik dan menjaga etika sopan-santun